Tentang Jasa Perencanaan di Bidang Konstruksi

Sebagaimana Anda ketahui, bahwa dalam merencanakan pembangunan sebuah proyek konstruksi Anda juga membutuhkan jasa perencanaan konstruksi. Jasa tersebut sangat berguna supaya proses berjalannya sebuah proyek konstruksi dapat selesai sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Selain itu, hal tersebut sangat dibutuhkan karena masuk ke dalam bagian dari usaha jasa konstruksi.  Seperti yang telah disebutkan oleh Undang Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, “Jasa Konstruksi membagi Usaha Jasa Konstruksi atas jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi. Jenis usahan jasa konstruksi dapat terdiri dari usaha perencanaan, pelaksanaan,dan pengawasan konstruksi.”

Mengenai Jasa Perencanaan Konstruksi

jasa perencanaan konstruksi

Sebelumnya, Anda telah mengetahui bahwa adanya perencanaan konstruksi merupakan bagian dari usaha konstruksi. Namun, apa yang dimaksud dengan jasa perencanaan konstruksi itu sendiri? istilah disebut dapat diartikan sebagai penyedia jasa yang mengerjakan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau pun juga bentuk fisik lain.

Dalam arti lain, sebuah usaha perencanaan akan memberikan pelayanan jasa perencanaan dalam sebuah pekerjaan di bidang konstruksi kepada klien. Jasa perencanaan itu sendiri biasanya terdiri dari rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dapat dimulai dari studi pengembangan hingga sampai pada proses penyususnan dokumen kontrak kerja sebuah proyek konstruksi. Kegiatan ini dilingkupi oleh kegiatan seperti survey, studi makro/mikro atau perencanaan umum, studi kelayakan proyek, perencanaan teknik, bahkan termasuk perencanaan operasi serta penelitian.

Sebaiknya perencanaan konstruksi atau pun pelaksanaan konstruksi harus dibuat bersama-sama oleh para tim proyek atau pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek konstruksi, di antaranya ada pemilik proyek, konsultan, serta pelaksana proyek. Output dari sebuah perencanaan konstruksi adalah dokumen perencanaan yang disepakati bersamaoleh pihak-pihak yang terkait. Bahkan akan lebih baik apabila diabsahkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas terhadap pelaksanaan proyek yang akan dijalankan.

Perencanaan konstruksi sebaiknya dibuat bersama-sama oleh para stakeholder proyek, diantaranya pemilik proyek, konsultan, dan pelaksana proyek. Output dari sebuah perencanaan konstruksi adalah dokumen perencanaan yang disepakati bersama, bahkan sebaiknya diabsahkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas terhadap pelaksanaan proyek.

Tahapan Perencanaan pada Bidang  Konstruksi

tahapan perencanaan konstruksi

Usaha perencanaan terutama pada bidang konstruksi bertugas untuk merencanakan apa saja yang harus diatur dan dijalankan supaya proyek bisa berjalan dengan lancar. Akan tetapi, perencanaan tersebut tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Tentu diperlukan tahapan-tahapan tertentu.

Sesuai dengan UU Pasal 24 PP 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berbunyi, “penyelenggaraan jasa konstruksi wajib dimulai dengan tahap perencanaan yang selanjutnya dilanjutkan dengan tahap pelaksanaannya serta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Selain itu, tahapan hal ini juga tercatat pada Pasal PP 29/2000 Tengtang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berbunyi:

“Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.”

Selain itu, perencanaan tersebut membaginya kedalam beberpa kriteria yang sesuai dengan Pasal 26 PP 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi:

  • Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
  • Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
  • Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko kecil harus dilakukan perencanaan teknik.

Kriteria yang digunakan pada kutipan di undang-undang tersebut merupakan Kriteria Resiko Tinggi – Sedang – Kecil. Oleh sebab untuk menjalankan pekerjaan konstruksi, juga harus mengetahui identifikasi risiko yang aka terjadi.

By |2019-05-08T21:06:37+00:00May 8th, 2019|Blog, konstruksi|