Sebagai Negara Berdaulat Indonesia Sedang Giat Melakukan Pembangunan Desa

Pembangunan Desa Merupakan Bentuk Operasi Negara Berdaulat di Indonesia. Upaya mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan berdaulat, syaratnya yaitu dimulai setiap dan seluruh desa di Indonesia harus kuat dan maju dalam segala bidang. Kelurahan merupakan unit wilayah administratif pemerintahan terkecil di Negara Indonesia. Jadi, jika seluruh wilayah administratif NKRI dibagi habis, maka yang wilayah terkecil adalah desa/kelurahan yang jumlahnya di Indonesia saat ini sebanyak 81.253 desa/kelurahan.

Pembangunan Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal

Pada kenyatannya bahwa desa-kecamatan-kabupaten-provinsi-negara adalah analog dengan hirarki sel-jaringan-organ-individu-masyarakat.  Tentu tidak mungkin suatu individu organisme dan masyarakatnya kuat jika sel pembangun jaringannya tidak kuat! Dalam hal ini tentu rencana Pembangunan Desa yang tepat dari pemerintah setempat adalah jalan keluar terbaik.

Saat ini Sumber Daya Manusia untuk berpikir dan bekerja guna membangun desa sangat lemah. Perlu Anda pahami bahwa SDM yang hebat, cerdas dan terampil saat ini sebagian besar berkumpul di ibu kota kabupaten, provinsi dan negara saja. Ini terjadi di sebabkan karena selama ini kita kurang sadar. Yang di sebabkan kebijakan alokasi dan perputaran dana APBN proporsi peruntukan seluruh desa di Indonesia sangatlah minim. Yaitu hanya anatara 2,7 % saja dari total APBN. Hal ini yang  menyebabkan SDM yang terdidik dan berpendidikan tinggi menumpuk di kota. Sehingga di pedesaan tidak ada SDM yang hebat , yang tinggal dan bekerja di sana.

Sumber Daya Manusia Tingkat Desa

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di desa kebanyak tinggal orang-orang tua dan anak-anak saja.  Tentu untuk mewujudkan Indonesia yang kuat dan maju merata. Syaratnya yaitu, seluruh wilayah desa harus dibangun dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya lokal yang dimiliki. Tentunya dengan dimotori dan didampingi oleh Sumber Daya Manusia yang hebat.

Kita ketahui bersama bahwa kebijakan pengalokasian APBN harus diubah, secara proporsional ke seluruh desa Indonesia.  Perankan setiap perguruan tinggi atau universitas yang terdapat di wilayah seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berikan tugas masing-masing wilayah kerja untuk bertanggung jawab memotori dan mendampingi pembangunan seluruh desa secara terus menerus. Tentunya hal itu hal  terencana dengan baik dengan dana APBN yang memadai secara berkelanjutan.

Apakah Bentuk Pembangunan Desa Saat Ini Sudah Dilakukan ?

pembangunan desa

Dalam beberapa tahun terakhir selama pemerintahan yang di motori oleh Bapak Joko Widodo pembangunan secara merata sudah telah terlakasana. Kita tentu dapat melihat bagaimana pembangunan secara besar besar besar telah terealisasi dari sabang sampai Merauke. Bahkan daerah papua yang kita ketahui selama bertahun tahun infrastruktur di sana sangat tidak memadai sudah di lakukan pembangunan.

Hal itu terlihat dari pembangunan jalan, pembangunan sekolah, dan bandara. Bahkan jalan tol saat ini sudah hampir merata keberadaannya di Indonesia, yang bertujuan untuk kemudahan lalu lintas. Baik itu sebagai bentuk operasional ekonomi atau hanya untuk jalan raya yang biasa kita lewati.

Selain itu di Pedesaan atau kelurahan setiap tahun ada seorang utusan dari beberapa perguruan tinggi melakukan praktek kerja sekaligus membantu mengembangkan potensi alam yang tersedia. Syarat untuk menjadi perangkat desa pun saat ini sudah diupdate, yaitu minimal harus lulusan sekolah menengah ( SMA atau sederajat). Tentu ini sangat berbeda pada beberapa tahun lalu dimana beberapa perangkat desa ada yang hanya lulusan SD. Inilah yang menyebabkan suatu desa tertinggal dan pembangunan desa menjadi terbengkalai yang di sebabkan pemimpinnya tidak mempunyai inovasi dan berkepribadian cerdas.

Jl. Terusan Gn. Batu, Istana Pasteur Regency
Kav. CRB-88 2nd Floor, Sukaraja.
Bandung Jawa Barat
(022) 20569544
By |2018-10-27T01:17:26+00:00October 25th, 2018|News|