Poin-poin Penting dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi

Proses mendirikan bisnis pada bidang kontruksi melibatkan badan hukum serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang Undang Jasa Konstruksi. Pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian, maupun pembongkaran hingga pembangunan kembali sebuah bangunan bersangkutan dengan pekerjaan konstruksi. Sehingga, penting sekali bagi pemilik perusahaan yang begelut di bidang tersbut mengetahui poin-poin yang tercantum dalam udang-undang terkait untuk mendapatkan pemahaman dalam menjalankan usaha itu.

Contohnya, Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kualifikasi menengah hanya dapat menjalankan jasa kosntruksi pada pasar yang memiliki risiko sedang, berteknologi kotamadya, dan menggunakan biaya yang tidak terlalu tinggi. Begitu pun sebaliknya, Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kualifikasi besar yang meibatkan badan hukum dan terdapat perwakilan asing dapat menjalankan usahanya dalam segmen pasar yang berisiko lebih tinggi, berteknologi mutakhir, dan mengeluarkan biaya besar.

Undang Undang Penyedia Jasa Konstruksi

undang undang jasa konstruksi

Menurut pasal 1 angka (10) UU No.2/2017 bahwa kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. UU Jasa Konstruksi yang disebutkan baru saja memaparkan tanggung jawab pelaksana jasa konstruksi yang  berhubungan dengan kegagalan bangunan.

Dalam arti lain, setiap pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi memiliki kewajiban dalam setiap penyelenggaraan kegiatan konstruksi untuk memenuhi SK4 (Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan). Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 59 UU No.2/2017. Maka, setiap pihak yang terlibat berkewajiban dalam pengsahan atau persetujuan terhadap:

  • Hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
  • Rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
  • Pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
  • Penggunaan material, peralatan, dan/atau teknologi;
  • Hasil layanan Jasa Konstruksi.

Legalisasi Usaha Jasa Konstruksi

undang undang jasa konstruksi

Setiap badan usaha Jasa Konstruksi yang akan menyediakan pelayanannya diwajibkan memiliki izan usaha. Tanda Daftar Usaha diberkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada pengusaha atau perusahaan yang berdomisili di daerah terkait. Akan tetapi, khusus untuk Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha (perorangan) hanya  berlaku menjalankan Usaha Jasa Konstruksi tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Jasa Konstruksi.

Untuk Badan Usaha Konstruksi, diberlakukan secara khusus sesuai dengan UU No. 2/2017 diwajibkan untuk memiliki Sertifikasi Badan Usaha atau SBU yang memuat jenis usaha, sifat usaha, klasifikasi usaha, dan kualifikasi usaha. Untuk mendapatkannya, pelaku usaha maupu badan usaha terkait (Jasa Konstruksi) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lebaga resmi Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. Hal ini tercantum pada undang-undang tersebut yang mengatakan bahwa setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan registrasi kepada menteri melalui proses serah terima.

Kontrak Kerja Konstruksi

undang undang konstruksi

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang  No. 2/2017 tentang Usaha Jasa Konstruksi, Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna dan Penyedia Jasa dalam terselenggaranya kegiatan konstruksi. Sesuai dengan peraturannya, kontrak kerja konstruksi paling tidak tercangkup di dalam peraturan.  Singkatnya, betapa penting bagi para pelaku batau pihak-pihak yang terlibat dalam usaha jasa konstruksi untuk memahami dan mengerti detailnya secara cermat segala sesuatu yang tertuang dalam kontrak kerja konstruksi.

Apabila terjadi persengketaan yang tak dapat diselesaikan secara bermusyawarah antara pihak-pihak tertentu (yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi), maka untuk menyelesaikannya dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sesuai dengan kesepakatan berdasarkan prinsip profesionalitas yang tidak memihak pada sebelah pihak sesuai dengan Undang Undang Jasa Konstruksi.


Jl. Terusan Gn. Batu, Istana Pasteur Regency
Kav. CRB-88 2nd Floor, Sukaraja.
Bandung Jawa Barat
(022) 20569544
info@adhyaksapersada.co.id
By |2019-02-22T10:36:52+00:00February 22nd, 2019|Blog, News|